Prinsip Hubungan Akal dan Wahyu Menurut Ibn Rushd

Dalam membahas masalah akal dan wahyu Ibn Rushd menggunakan prinsip hubungan (ittisal) yang dalam argumentasi -argumentasinya mencoba mencari hubungan antara agama dan falsafah. Argumentasi-argumentasinya adalah dengan: Pertama, menentukan kedudukan hukum daripada belajar falsafah. Menurutnya belajar falsafah adalah belajar ilmu tentang Tuhan, yaitu  kegiatan filsosofis yang mengkaji dan memikirkan segala sesuatu yang wujud (al-mawjudat) yang merupakan pertanda adanya Pencipta (Sani‘), karena  al-mawjudat  adalah produk dari ciptaan. Lebih sempurna ilmu kita tentang hasil ciptaan Tuhan (al-mawjudat ) lebih sempurna pula ilmu kita tentang Tuhan. Karena  wahyu (shar‘) menggalakkan aktiviti bertafakkur tentang al-mawjudat ini, maka belajar falsafah diwajibkan dan diperintahkan oleh wahyu.[1]

Kedua membuat justifikasi bahwa kebenaran yang diperolehi daripada demonstrasi (al-burhan) sesuai dengan kebenaran yang diperolehi daripada wahyu. Disini ia berargumentasi bahwa di dalam al-Qur’an terdapat banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk menggunakan akal (nazar) untuk memahami segala yang wujud.[2] Karena  nazar ini tidak lain daripada proses berfikir yang menggunakan metode logika analogi  (qiyas al-‘aqli), maka metode yang terbaik adalah metode demonstrasi (qiyas al-burhani). Sama seperti qiyas dalam ilmu Fiqh (qiyas al-fiqhi), yang digunakan untuk menyimpulkan ketentuan hukum, metode demonstrasi (qiyas al-burhan) digunakan untuk mamahami segala yang wujud (al-mawjudat),[3] Hasil dari proses berfikir demonstratif ini adalah kebenaran dan tidak dapat bertentangan dengan kebenaran wahyu, karena  kebenaran tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran.[4]  Kedua thesis di atas merupakan asas bagi kesimpulan Ibn Rushd selanjutnya yang menyatakan bahwa para filosof memiliki otoritas untuk menta’wilkan al-Qur’an.

Bagaimanapun thesis diatas masih menyimpan satu pertanyaan:  adakah kebenaran yang diperoleh akal tidak akan bertentangan dengan kebenaran wahyu? Jawapan pertanyaan ini tidak dinyatakan secara jelas, akan tetapi dapat difahami dari teori Ibn Rushd kemampuan akal dalam memahami wahyu, dan tentang wahyu yang diklasifikasikan ke dalam makna.

Berasaskan pada kemampuan akal manusia, Ibn Rushd membahagi masyarakat kedalam tiga kelompok: Pertama kelompok yang tidak dapat menafsirkan al-Qur’an, Kedua, kelompok yang memiliki kemampuan menafsirkan secara dialektik dan ketiga kelompok yang mampu menafsirkan secara demonstratif yang disebut ahl al-burhan .[5]  Akal dalam klassifikasi ini difahami sebagai kemampuan untuk berfikir dan memahami. Sedangkan  wahyu dibahagi kedalam tiga bentuk makna yang terkandung didalamnya yaitu : 1) Teks yang maknanya dapat difahami dengan tiga metode yang berbeda  (metode retorik, dialektik dan demonstratif); 2) Teks yang maknanya hanya dapat diketahui dengan metode demonstrasi.[6] Makna yang terkandung dalam teks ini terdiri dari: a) makna zahir, yaitu  teks yang mengandung simbol-simbol (amthal ) yang dibuat untuk menerangkan idea-idea yang dimaksud.(الامثال المضروبة لتلك المعانى) b) makna batin yaitu  teks yang mengandung idea-idea itu sendiri dan hanya dapat difahami oleh yang disebut ahl al-burhan. (تلك المعاني التي لا تنجلي إلا لأهل البرهان); 3) teks yang bersifat ambiguos antara zahir dan batin.[7] Klassifikasi teks wahyu ini juga merujuk kepada kemungkinan untuk dapat difahami dengan akal.

Nampaknya, yang dimaksud Ibn Rushd sebagai hubungan (ittisal) adalah hubungan antara ayat-ayat yang mengandung makna batin dan kemampuan akal untuk memahami dengan metode demonstratif. Maka itu menurutnya perkataan الراسخون في العلم  dalam al-Qur’an (3:7) adalah mereka yang memiliki pengetahuan berdasarkan metode demonstrasi, yaitu  para filosof.[8]

Dari klassifikasi diatas agaknya jawapan yang diberikan Ibn Rushd jelas bahwa pertentangan  antara akal dan wahyu tidak terjadi apabila akal difahami sebagai al-burhan. Namun demikian, Ibn Rushd tetap mengakui adanya kemungkinan pertentangan  antara ahl al-burhan  dan teks wahyu. Dan untuk itu solusi yang terbaik menurutnya adalah seperti cara pengambilan hukum Fiqh. Dalam kasus  tertentu pengetahuan tentang al-mawjud  “tidak  disebutkan”  dalam wahyu dan dalam kasus  yang lain “disebutkan”. Jika tidak disebutkan maka ia harus disimpulkan daripadanya, seperti qiyas dalam Fiqh. Jika pengetahuan itu disebutkan dan makna zahirnya betentangan dengan hasil pemikiran demonstratif maka diselesaikan dengan dua cara:[9] Pertama dengan interpretasi secara majazi (alegorik) atau kiasan makna zahir itu sesuai dengan aturan-aturan bahasa Arab yang berlaku, yaitu  “menterjemahkan arti sesuatu ekspresi dari yang bersifat metaforikal kepada pengertian yang sesungguhnya  .”[10] Kedua dengan mencari semua makna zahir dalam al-Qur’an yang bersesuaian dengan interpretasi alegorik atau yang mendekati makna alegorik itu.[11]

Akan tetapi untuk menta’wilkan secara majazi makna ayat zahir pada alternatif pertama Ibn Rushd tidak  hanya bersandar pada aturan-aturan Bahasa Arab sahaja, ia juga menetapkan aturan berasaskan pada kejelasan simbol dan benda yang disimbolkan untuk menentukan apakah  sesuatu ayat zahir boleh dita’wilkan atau tidak. Jika makna zahir sesuatu ayat adalah seperti arti yang dimaksudkan (al-ma’na al-mawjud fi nafsihi), ayat itu tidak perlu dita’wilkan. Jika zahir ayat-ayat itu adalah simbol-simbol belaka dan bukan arti yang sesungguhnya daripada zahirnya ayat-ayat itu harus dita’wilkan sesuai dengan kesesuaian antara simbol (al-mithal ) dengan benda yang disimbolkan (al-mumaththal ).[12] Jika simbol dan benda yang disimbulkan  dapat mudah diketahui maka setiap orang boleh menta’wilkannya. Tapi jika simbol dan benda yang disimbolkan sukar diketahui atau jika simbol-simbol itu mudah diketahui tapi benda yang disimbolkan sukar untuk diketahui atau jika benda yang disimbulkan  dapat difahami dengan mudah tapi simbol-simbol ayat itu tidak dapat begitu saja diketahui, maka ayat-ayat ini hanya boleh dita’wilkan oleh yang berilmu dan tidak boleh diungkapkan  kepada orang awam kecuali dengan penjelasan yang berbeda .[13] Disini Ibn Rushd tidak menjelaskan lebih jauh tentang standard pengetahuan al-mithal dan al-mumaththal  atau kreteria untuk membenarkan kesahihan pengetahuan mereka tentang kedua-dua hal itu.

Nampaknya asas yang digunakan Ibn Rushd dalam ta’wil adalah Bahasa Arab yang merujuk kepada kebiasaan (adat lisan al-‘Arab) dan kejelasan simbol serta benda yang disimbolkan, terutama adalah kemampuan akal memahami maknanya dengan menggunakan metode demonstratif. Akan tetapi standard bahasa Arab dengan simbol-simbol itu tidak dikaitkan dengan bahasa sebagai simbol suatu konsep yang dijelaskan Nabi dan difahami oleh para sahabat dan tabi’in. Demikian pula proses ta’wil yang dijelaskan seakan-akan menggambarkan bahwa pengetahuan ahl al-burhan adalah taken for granted, benar. Ini bermakna bahwa kebenaran wahyu perlu dikaji ulang  dan tidak memberikan ruang untuk menjelaskan proses bagaimana seharusnya pengetahuan demonstrasi dikaji ulang . Pandangan ini boleh difahami sebagai mendahulukan akal daripada wahyu, yaitu  pandangan yang bertentangan dengan pemikiran salaf, seperti al-Ghazzali, Ibn Hazm, Ibn Taymiyyah atau lainnya. Dengan membatasi makna perkataan الراسخون في العلم berarti ia memberikan otoritas menta’wilkan makna batin al-Qur’an kepada filosof, tanpa mempertimbangkan otoritas Nabi dan para sahabat. Hal ini membahayakan  kemutlakan kebenaran wahyu, walhal pengetahuan para filosof tentang realitas (wujud), yang diperolehi dari metode demonstrasi belum dapat dikatakan final. Dalam masalah doktrin ketuhanan atau konsep tentang Tuhan, misalnya, falsafah Yunani  masih mengandung pertentangan dan berbeda  dari konsep dalam al-Qur’an. Jika Ibn Rushd membahas lebih detail konsep akal tanpa membatasi pada metode demonstrasi falsafah Yunani  kesesuaian akal dan wahyu dapat difahami lebih jelas.

  ______________________________________

[1]  Ibn Rushd, Fasl al-Maqal, ed. Immarah, 1

[2]  The verses are  al-Hashr 2; al-A’raf 184; al-ghashiyah 16-17

[3]  Ibn Rushd, Fasl al-Maqal, ed. Ammarah,  28-29.

[4]  Fasl al-Maqal, ed. Ammarah,  31

[5]  Fasl al-Maqal, ed. Albert N Nadir, p. 52. G.Hourani, Averoes On the Harmony of Religion and Philosophy, London, Luzac & Co, 1976, 65.

[6]  G. Hourani, Averoes,  59

[7]  G. Hourani, Averoes, 59. Klassifikasi ini berbeda  dari klassifikasi kelompok tradisionalist yang diwakili oleh fuqaha’.  Memang klassifikasi ini dimaksudkan untuk tujuan falsafah dan bukan Fiqh. Tapi dalam kitabnya Bidayat al-Mujtahid Ibn Rushd mempertahankan klassifikasi tradisional. Lihat Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, Cairo: al-Halabi, third edition, 1960, 3-6.

[8]  Fasl al-Maqal, ed. Albert N Nadir, 37.

[9]  G. Hourani, Averoes, 51.

[10]  definisi ta’wil  sepenuhnya ialah:

إخراج دلالة اللفظ من الدلالة   المجازية إلى الدلالة  الحقيقية – من غير أن يخلٌ في ذا لك بعادة لسان

العرب في التجوز.

Mengeluarkan (membawa) indikasi lafaz dari yang bersifat metaforikal kepada pengertian sebenar, dengan tanpa menyimpang dari kebiasaan Bahasa Arab dalam metafora. Lihat  Ibn Rushd, Fasl al-Maqal, ed. Ammarah, 32.

[11]  G.Hourani, Averroes, 25.

[12]  Yang dimaksud Ibn Rushd dengan simbol bukanlah bahasa sebagai simbol konsep, tapi suatu konsep itu sendiri yang merupakan simbol (mithal) dari konsep yang lain.

[13] Ibn Rushd, “al-Kashf ‘an Manahij al-Adillah”, terjemahan George Hournai, dalam  Averoes, 78-79

Sumber Artikel : http://hamidfahmy.com/prinsip-hubungan-akal-dan-wahyu-menurut-ibn-rushd/

 

Hilangnya Permata Dunia Islam : Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al Buti

Marilah kita bersama-sama menghadiahkan al-Fatihah kepada Syaikh  Dr Ramadan al-Buthi, seorang ulama besar dunia Islam yang berasal dari Syria. Allahyarham terbunuh dalam satu tragedi serangan di masjid Iman, Damsyik pagi tadi. Beliau meninggalkan khazanah ilmu Islam yang amat berharga dan tiada ternilai.

Keilmuan beliau cukup tinggi meliputi bidang Fiqh, Usul Fiqh dan banyak lagi cabang ilmu yang lain.

Tempat syahidnya Syaikh Dr Ramadhan Al-Buti di Masjid Al-Imaan. Darah syuhada, dan antaranya darah ulama.

<iframe width=”420″ height=”315″ src=”http://www.youtube.com/embed/tgUMwaCNWL8&#8243; frameborder=”0″ allowfullscreen>

 

Wujudkah Hubungan Antara Undang-Undang Inggeris dan Perundangan Islam?

Is English Law related to Muslim Law?

One of the mainstays of English justice

 

By Mukul Devichand

In London’s historic “Inns of Court”, barristers practise law in the shadow of the distinctive medieval Temple Church. But does English law really owe a debt to Muslim law?

For some scholars, a historical connection to Islam is a “missing link” that explains why English common law is so different from classical Roman legal systems that hold sway across much of the rest of Europe.

It’s a controversial idea. Common law has inspired legal systems across the world. What’s more, calls for the UK to accommodate Islamic Sharia law have caused public outcry.

The first port of call when looking for an eastern link in the common law is London’s Inns of Court.

“You are now leaving London, and entering Jerusalem,” says Robin Griffith-Jones, the Master of the Temple Church, as he walks around its spectacular rotunda.

The church stands in the heart of the legal district and was built by the Knights Templar, the fierce order of monks-turned-warriors who fought Muslim armies in the Crusades.

London’s historic legal district, with its professional class of independent lawyers, has parallels with the way medieval Islamic law was organised.

In Sunni Islam there were four great schools of legal theory, which were often housed in “madrassas” around mosques. Scholars debated each other on obscure points of law, in much the same way as English barristers do.

There is a theory that the Templars modelled the Inns of Court on Muslim ideas. But Mr Griffith-Jones suggests it is pretty unlikely the Templars imported the madrassa system to England. They were suppressed after 1314 – yet lawyers only started congregating in the Inns of Court after the 1360s.

Perpetual endowment

This doesn’t necessarily rule out the Templars’ role altogether. Medieval Muslim centres of learning were governed under a special legal device called the “waqf” under which trustees guaranteed their independence.

In an oak-panelled room in Oxford, historian Dr Paul Brand explains the significance of the 1264 statute that Walter De Merton used to establish Merton College. He was a businessman with connections to the Knights Templar.

The original 1264 document that established Merton has parallels with the waqf because it is a “perpetual endowment” – a system where trustees keep the college running through the ages. It’s been used as a template across the Western world.

Dr Brand says many branches of Western learning, from mathematics to philosophy, owe a debt of gratitude to Islamic influence.

Advanced Arabic texts were translated into European languages in the Middle Ages. But there’s no record of Islamic legal texts being among those influencing English lawyers.

And Dr Brand pointed out the Knights Templar were, after all, crusaders. They wanted to fight Muslims, not to learn from them, and they were rarely close enough to observe their institutions at work.

But the fact remains that England in the Middle Ages had very distinct legal principles, like jury trial and the notion that “possession is nine tenths of the law”. And there was one other place in Europe that had similar legal principles on the books in the 12th Century.

Jury trial

From the end of the 9th to the middle of the 11th Century, Sicily had Muslim rulers. Many Sicilians were Muslims and followed the Maliki school of legal thought in Sunni Islam.

Maliki law has certain provisions which resemble English legal principles, such as jury trial and land possession. Sicily represented a gateway into western Europe for Islamic ideas but it’s unclear how these ideas are meant to have travelled to England.

Norman barons first invaded Sicily in 1061 – five years before William the Conqueror invaded England. The Norman leaders in Sicily went on to develop close cultural affinities with the Arabs, and these Normans were blood relations of Henry II, the English king credited with founding the common law.

But does that mean medieval England somehow adopted Muslim legal ideas?

There is no definitive proof, because very few documents survive from the period. All we have is the stories of people like Thomas Brown – an Englishman who was part of the Sicilian government, where he was known in Arabic as “Qaid Brun”.

He later returned to England and worked for the king during the period when common law came into being.

There is proof he brought Islamic knowledge back to England, especially in mathematics. But no particular proof he brought legal concepts.

There are clear parallels between Islamic legal history and English law, but unless new historical evidence comes to light, the link remains unproven.

sumber : http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/7631388.stm

 

Tazkirah SJ : Lahirnya Keturunan Biadap

Tulisan berikut dinukil dengan rasa pilu mendalam terhadap perilaku umat Islam di Malaysia yang semakin hari semakin kehilangan adab. Penulis bukan seorang yang suka bercakap tentang isu politik tanahair namun melihat runtuhnya akhlak masyarakat masani, membuat diri rasa perlu berbicara atas dasar akidah dan akhlak islamiyah.

Baru-baru ini pihak Pakatan Rakyat (PR) telah menganjurkan Perhimpunan Janji Demokrasi di beberapa lokasi seluruh negara. Perhimpunan tersebut berpengisian politik, suara rakyat yang berasaskan demokrasi mutlak. Mungkin masih ramai yang tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan demokrasi mutlak.

‘Demokrasi mutlak’  yang juga dikenali sebagai absolute democracy atau pure/ direct democracy adalah satu bentuk cara pentadbiran kenegaraan yang berasaskan kepada falsafah humanisme, di mana setiap perkara ditentukan oleh kehendak manusia. Wikipedia mencatatkan definisi ‘absolute democracy’ sebagai :

- an extreme form of a collective perception of order, based by the need of the human mind to control its surroundings and conduct a predictive view of perceiving the collective world. (http://en.wikipedia.org/wiki/Absolute_democracy).

Jika diterjemah kepada Bahasa Melayu, ia bermaksud :

“satu bentuk persepsi melampau terhadap seluruh pemerintahan, berdasarkan pada keperluan minda manusia, untuk mengawal persekitaran dan menjalankan ramalan pandangan dunia secara menyeluruh.”

Dalam kata lain, demokrasi mutlak memberi kuasa sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan semua perkara. Kerajaan hilang autoriti dalam melaksanakan tugas, tetapi harus memenuhi segala kehendak rakyat. Hal demikian melahirkan sikap anti-authoritative atau anti-establishment yang membawa kepada kehilangan adab.

Konsep politik begini sebenarnya bertentangan dengan kaedah siyasah dalam Islam, di mana pihak Kerajaan mempunyai hak-haknya dalam mentadbir urus Negara dan perkara tersebut hendaklah dipatuhi oleh rakyatnya, manakala rakyat juga mempunyai hak-haknya yang perlu ditunaikan oleh Kerajaan.

Menurut faham Islam, hak tidak semestinya perkara yang dimahu, dikehendaki, diminta dan dituntut. Lebih dari itu, Islam menetapkan hak sebagai kewajipan yang mesti ditunaikan berasas pada kebenaran yang hakiki. Ini bermakna, Kerajaan mempunyai hak ke atas rakyat dan rakyat juga mempunyai hak ke atas kerajaan.

Justeru, laungan Janji Demokrasi oleh pendukung PR telah dilaung dalam nada politik ala-Barat dan bukannya dalam kerangka Islam.

LAHIRNYA KETURUNAN BIADAP

Tindakan pengikut PR memijak serta menunjukkan punggung pada gambar Perdana Menteri dan isteri jelas suatu kebiadaban melampau. Saya bukanlah ahli UMNO atau Barisan Nasional (BN). Apa yang ingin sekali saya nyatakan ini adalah persoalan adab dan akhlak. Bagi saya perlakuan sedemikian tidak boleh dilakukan kepada sesiapa sahaja sama ada Datuk Seri Najib, Datin Seri Rosmah, Datuk Seri Anwar Ibrahim,  Dato’ Nik Abdul Aziz Nik Mat, Lim Kit Siang, Lim Guan Eng atau Haji Abdul Hadi Awang.

Kita tidak pelik jika perkara tersebut dilakukan oleh orang bukan Islam/ non-muslim, tetapi apabila perlakuan sedemikian disukai dan diredhai serta dilakukan oleh orang Islam, ia jelas menunjukkan kerosakkan jiwa yang mendasar. Lihatlah sewaktu seorang gadis Cina (non-muslim) memijak gambar Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, seorang wanita BERTUDUNG LABUH tersenyum ketawa melihat perbuatan itu. Ini jelas menunjukkan rasa redhanya atas perlakuan tidak sopan berkenaan.

Jika telah wujud generasi yang agak berusia sepertinya (saya jangka mungkin sekitar umur 45-55 tahun) yang gembira dan meredhai perbuatan memijak gambar orang Islam, maka tidak hairanlah bila ada anak muda yang sanggup menunjuk punggungnya ke arah gambar Perdana Menteri dan isteri. Kita sangat tahu bahawa anak muda itu seorang yang beragama Islam. Mungkinkah beliau seorang penyokong tegar Parti Islam Se-Malaysia (PAS)..?????

Memandangkan dia salah seorang penyokong PAS dan PR, maka saya mengambil kesempatan ini untuk mengucap TAHNIAH kepada PAS kerana BERJAYA MENDIDIK GENERASI BIADAP. TAHNIAH kerana BERJAYA MENDIDIK LELAKI HINGGA TIDAK KENAL AURAT.

Ketika Nabi Ibrahim a.s memecahkan berhala, Baginda pecahkannya menggunakan kapak dan tangan. Sewaktu Nabi Muhammad s.a.w membersihkan Kaabah dari 360 buah berhala, Baginda dan para sahabat r.a menggunakan tangan untuk mengalih berhala-berhala tersebut. Jika pada berhala pun mereka tidak memijaknya juga tidak menunjukkan punggung, inikan pula gambar manusia?

Bagaimana perasaan kalian jika ada yang memijak gambar Nik Aziz, Haji Hadi, Anwar Ibrahim atau Lim Guan Eng?

Berhentilah beraksi seperti lakonan filem Labu Labi “Ini kepala bapak kau, tu kepala bapak aku. Kalau berani pijaklah!”. Jangan ditiru watak kartun kurang ajar Shin Chan yang gemar menayang punggungnya.

Untuk anak muda itu, ingatlah bahawa anda telah mengaibkan kedua ibu bapa anda. Anda telah menconteng arang ke muka mereka. Tahukah anda ia satu kederhakaan?

Usah asyik melaung ALLAHU AKBAR di jalanan, andai hidup tiada beradab. Di mana akhlak Rasulullah? Tanyakan pada diri, di mana nilai syahadah?

Renunglah hadis sahih riwayat al-Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin ‘Amr r.a. berkata: “Sesungguhnya ada seorang bertanya kepada Nabi s.a.w. katanya : “Orang Islam manakah yang lebih baik?” Nabi s.a.w. menjawab: “Orang yang mana orang-orang Islam yang lain terpelihara (terselamat) daripada gangguan lidah dan tangannya”.

Yang dimaksudkan dengan ‘lidah dan tangannya’ itu merujuk kepada percakapan dan perbuatan. Buat para pimpinan PAS, atas apa yang berlaku dan dilakukan oleh pengikut kalian, masihkah perjuangan kalian boleh dianggap sebagai perjuangan Islam? Atau mungkinkah ianya sebenarnya perjuangan sekularisasi bertopengkan Islam?

Terima kasih kepada Dato’ Nik Abdul Aziz Nik Mat yang menyatakan  bahawa perbuatan memijak gambar itu adalah satu yang amat memalukan. Pun begitu, ingin saya pesan di sini, perbuatan biadab/ kurang ajar pengikut parti adalah akibat dari kepimpinan dalam PR yang biadab dan kurang ajar.

ADAPTASI RITUAL/ AMALAN IBADAH BUKAN ISLAM

Pada perhimpunan tersebut juga, mereka telah membaca puisi/ sajak Janji Demokrasi sambil menyalakan lilin beramai-ramai. Perkara ini telah sama-sama dilakukan oleh orang Islam. Sila lihat gambar di atas, di hadapan itu mungkin seorang Tionghua, dan dibelakangnya seorang lelaki muslim, berbaju hijau dan memakai KOPIAH memegang sebatang lilin.

Dari manakah asalnya penyalaan lilin begini?

Upacara penyalaan lilin merupakan sebahagian dari bentuk ibadah serta kaedah berdoa masyarakat bukan Islam. Kaedah ritual ini terdapat dalam ajaran agama Hindu, Buddha, Kristian dan Yahudi. Ritual ini dilakukan semasa hari kebesaran mereka, pembabtisan, mengingati kematian, sambutan perkahwinan dan seumpamanya.  Contohnya, Yahudi menyalakan lilin sewaktu Hanukkah (Candle Lighting Ceremony) manakala penganut agama Kristian sering menyalakan lilin sebagai worship symbolic. Mereka juga menyalakan lilin sambil berdoa dan menyanyi beramai-ramai di jalan-jalan raya ketika kematian Pope.

Dalam fahaman Humanism, diadakan hari HumanLight iaitu suatu hari kebesaran bagi pengikut humanisme dan disambut pada 23 Disember setiap tahun. Pada hari tersebut, mereka akan menyalakan lilin dan lampu sebagai simbolik pengharapan kepada nasib baik di masa hadapan, yang juga disebut “a Humanist’s vision of a good future”. Penyalaan cahaya dalam suasana gelap suatu simbolik – symbol of reason and rationality.

Secara tidak langsung, telah berlaku suatu amalan pluralisme agama pada majlis Janji Demokrasi pimpinan PAKATAN RAKYAT (PR). Ritual pluralisme pimpinan Parti KeADILan Rakyat (PKR), Democratic Action Party (DAP) dan Parti Islam Se-Malaysia (PAS).

Wahai saudara-saudaraku, fikirkan dan timbanglah dengan iman, apakah ini masa depan?
Ya ALLAH, jauhkan kami dari kesesatan dan beban yang tak mampu kami tanggung.